AboutBanten – Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) APBD Kota Serang Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp73,1 miliar belum mampu menutup seluruh kebutuhan pembiayaan dalam APBD 2026. DPRD Kota Serang menilai masih terdapat defisit anggaran yang perlu dicarikan solusi oleh pemerintah daerah.
Hal tersebut terungkap dalam rapat lanjutan pembahasan pertanggungjawaban APBD Kota Serang Tahun Anggaran 2025 antara DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Serang pada Rabu, 24 Juni 2026.
Ketua DPRD Kota Serang, Muji Rohman mengatakan sebagian SiLPA sudah memiliki peruntukan sehingga tidak bisa digunakan seluruhnya.
“Sudah selesai pembahasannya. Memang ada SILPA Rp73,1 miliar. Tapi sekitar Rp24 miliar itu sudah ada peruntukannya, sehingga yang bisa digunakan sekitar Rp44 miliar,” ujarnya.
Ia menjelaskan dana yang tersedia akan digunakan untuk menutup defisit APBD 2026, namun masih terdapat kekurangan pembiayaan.
“Defisit yang dianggarkan tahun 2026 hampir Rp49 miliar. Artinya masih ada kekurangan sekitar Rp5 miliar yang harus dicarikan solusinya oleh pemerintah kota,” katanya.
Muji menegaskan tidak ada program yang gagal dalam pelaksanaan APBD 2025. Namun, penurunan pendapatan akibat regulasi pusat menjadi salah satu faktor munculnya SiLPA.
“Kalau melihat dari sisi belanja, tidak ada program yang gagal. Hanya memang ada pendapatan yang berkurang. Ada regulasi dari pemerintah pusat, salah satunya terkait Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), sehingga berpengaruh terhadap pendapatan daerah,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya sinkronisasi belanja daerah dengan RPJMD dan visi misi wali kota.
“Kami melihat realisasi belanja pemerintah daerah harus benar-benar disinkronkan dengan RPJMD dan visi misi wali kota,” tegasnya.
Selain itu, DPRD meminta perhatian khusus pada program peningkatan kesejahteraan guru ngaji yang telah masuk dalam dokumen perencanaan daerah.
“Di RPJMD sudah jelas ada target peningkatan kuantitas dan kualitas guru ngaji. Artinya jumlah guru ngaji harus bertambah dan insentifnya juga harus ditingkatkan. Ini yang kami ingatkan kepada pemerintah daerah,” tandasnya.
