AboutBanten.Com – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) menjadi tuan rumah Konferensi Nasional Komunikasi Pembangunan yang digelar di Gedung Serbaguna FISIP, Kampus Sindangsari, Kota Serang, Kamis 25 September 2025.
Mengangkat tema ‘Komunikasi Pembangunan untuk Pengentasan Kemiskinan’, forum ilmiah ini menghadirkan narasumber dari pemerintah pusat, daerah, akademisi, hingga praktisi.
Kehadiran mereka menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan membutuhkan pendekatan multidimensi, termasuk strategi komunikasi yang efektif.
Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI, Prof. Dr. Agus Zainal Arifin, menekankan peran penting komunikasi pembangunan dalam menjembatani kebijakan pemerintah dengan kebutuhan masyarakat.
“Civitas akademika Untirta punya kesempatan yang sangat luas untuk menjadi komunikator, menjadi kolaborator bagi berbagai sumber daya di tanah air kita. Dari kementerian, lembaga, daerah, mereka punya program-program yang bagus yang harus dikomunikasikan,” kata Agus.
Ia mengingatkan bahwa masih banyak masyarakat hidup di bawah garis kemiskinan. Karena itu, kolaborasi dan pemanfaatan ilmu pengetahuan menjadi kunci untuk memecahkan persoalan.
“Masalah ini banyak. Tapi kalau kita kerja secara kolaborasi, insyaallah akan bisa dipecahkan. Enggak usah kita mencaci mati kegelapan. Kita nyalakan aja lilin, sebanyak mungkin akan terang bergerak di tanah air kita,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfotik) Provinsi Banten, Arif Agus Rahman, yang hadir mewakili Gubernur Banten, menyambut baik penyelenggaraan konferensi ini.
“Kami dari Pemerintah Provinsi Banten sangat menyebut baik forum ilmiah ini, karena bagaimanapun konferensi komunikasi pembangunan itu pasti menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah,” ujar Arif.
Ia menilai pentingnya keterlibatan akademisi, guru besar, dan praktisi komunikasi dalam merumuskan strategi pembangunan ekonomi kerakyatan.
“Dengan begitu, kebijakan itu bisa dituangkan dalam bentuk program yang mendukung pengembangan ekonomi, baik di daerah khususnya Provinsi Banten maupun secara nasional,” jelasnya.
Ketua Forum Komunikasi Pembangunan Indonesia (Forkapi) Banten, Ail Muldi, menambahkan bahwa konferensi ini adalah momentum strategis untuk merumuskan agenda nyata komunikasi pembangunan.
“Gong dari agenda ini adalah mengumpulkan semua para pemikir, para peneliti, para intelektual di bidang kajian komunikasi pembangunan untuk kita membuat formulasi tentang agenda-agenda yang bisa dilakukan melalui program-program masing-masing, baik dari aspek pendidikan, penelitian, maupun pemerintahan masyarakat, sehingga berkontribusi kepada potensi kemiskinan,” terang Ail.
Ia juga menyinggung kondisi kemiskinan di Banten yang masih cukup tinggi.
“Kemiskinan di Provinsi Banten kan umumnya 684 ribu, artinya di atas nasional 695 ribu. Kita apresiasi itu. Tapi kita melihat ada jumlahnya juga cukup banyak, 5,9 persen, 772 ribu kalau saya tidak salah. Itu sangat tinggi sekaligus,” tegasnya.
Menurut Ail, komunikasi pembangunan berperan penting dalam mendorong masyarakat mengadopsi inovasi yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan.
“Komunikasi pembangunan itu fokusnya cuma tiga. Satu, seseorang menyampaikan pesan, oleh peneliti atau akademisi, kepada orang lain yaitu masyarakat. Isi pesannya adalah inovasi-inovasi. Dengan inovasi itu, mereka mencoba mengadopsi, dan gara-gara mengadopsi itu, mereka mengalami tumbuh kembang, peningkatan pendapatan. Jadi berdampak pada peningkatan kesejahteraan,” jelasnya.
Selain paparan para narasumber, konferensi ini juga menjadi momentum Untirta untuk mempertegas perannya sebagai pusat diskursus akademik yang berpihak pada rakyat.
Tema pengentasan kemiskinan melalui komunikasi pembangunan dipilih sebagai refleksi atas kondisi sosial-ekonomi yang masih membutuhkan perhatian serius.
Dengan kehadiran para tokoh dari kementerian, pemerintah daerah, hingga organisasi masyarakat sipil, Untirta diharapkan mampu menjadi simpul kolaborasi lintas sektor.
“Hasil konferensi ini nantinya akan dirumuskan dalam bentuk rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan baik di tingkat lokal maupun nasional,” tandasnya.
